Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia - Celfin Gun Pernanda; Rosi Aulia Rahmah; Nengsi Gusrienti; Wafiq Ufairah (UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies, 2025)
This article compares fiscal policies during the time of Prophet Muhammad with those in Indonesia to understand how fundamental principles in public finance management can be applied in different contexts. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection is conducted through library research, examining various secondary sources. The analysis results indicate that although implemented in different historical and structural contexts, both systems prioritize achieving social balance as their primary goal. The fiscal system during the Prophet’s era, guided by religious and ethical principles, utilized mechanisms such as zakat, infaq, and sadaqah to ensure fair wealth distribution. Meanwhile, modern fiscal policy in Indonesia relies on technical instruments such as taxation and government spending to address inequality and support inclusive economic development. Artikel ini mengomparasikan antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun diterapkan dalam konteks historis dan struktural yang berbeda, kedua sistem menempatkan pencapaian keseimbangan sosial sebagai tujuan utama. Sistem fiskal zaman Rasulullah, yang dipandu oleh prinsip-prinsip agama dan etika, menerapkan mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia modern mengandalkan instrumen teknis seperti pajak, belanja negara untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.