COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN HAMA PERTANIAN - Mia Priluddina; Andreo Wahyudi Atmoko (Jurnal Kebijakan Publik, 2024)
Kolaborasi pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam kebijakan pengendalian hama pertanian. Hama pertanian dapat mengganggu kebutuhan pangan dan menyebabkan krisis pangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme collaborative governance sebagai pendekatan kebijakan yang dilaksanakan dalam kebijakan pengendalian hama BK di Pulau Sumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara kepada FAO, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat lokal. Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan upaya kolaboratif dilakukan melalui kerjasama antar lembaga yang melibatkan Pemerintah Pusat, FAO/NGO, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta masyarakat. Pola kolaborasi melalui empat rangkaian kegiatan secara berturutan dan berkesinambungan yaitu melakukan pemetaan dan identifikasi hama BK, melakukan pengendalian dengan melakukan penangkapan maupun penyemprotan hama BK di daerah yang sudah teridentifikasi, melakukan evaluasi teknologi pengendalian, dan melakukan monitoring dan surveilensi untuk memantau secara berkesinambungan. Peneliti menyimpulkan pendekatan collaborative governance sebagai mekanisme efektif dan berhasil menekan populasi hama BK secara drastis. Peneliti merekomendasikan dalam jangka panjang, skema pendekatan collaborative governance dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat teknologi untuk dapat memprediksi dan mempercapat penanganan hama BK sehingga ruang gerak penanganan semakin cepat.