Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak (Studi Kasus Putusan No. 19 Pk/Pid.Sus/2019) - Ririn Nurhidayanti; Timbo Mangaranap Sirait (JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 2025)
Sejarah pemungutan pajak dan penerapan sanksinya telah mengalami perubahan yang dinamis, dari bersifat tidak wajib hingga menjadi kewajiban yang diterapkan secara tegas meskipun penegakannya mengikuti prinsip Ultimum Remedium. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif melalui Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar dan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri pelanggarannya dengan membayar pajak beserta dendanya. Jika tidak dilakukan, kasus berlanjut ke tahap penyidikan. Selain itu, dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp126.389.563.662,00 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang seharusnya menetapkan denda hingga Rp315.973.909.155,00 berdasarkan jumlah kerugian negara dan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 39 dan Pasal 39A.