Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari Praktik Rentenir di Indonesia - Tuti Widyaningrum; Dwi Bali (JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 2025)
Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berpenghasilan kurang akan membuat masyarakat untuk malakukan pinjaman langsung kepada seseorang yang memberikan jasa pinjam uang dengan bunga tinggi disebut juga dengan rentenir. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran hukum terhadap rentenir dan perlindungan apa yang diberikan kepada para nasabahnya dari penindasan rentenir serta solusi penanggulangan kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir tidak dapat dipidana karena tidak ada undang – undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana. Namun apabila rentenir melakukan perampasan barang maka rentenir tersebut bisa dipidanakan. Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dapat dikenakan hukuman jika hal itu terbukti, karena perjanjian hutang – piutang ini hanya secara lisan dan tidak memiliki sanksi hukum tidak ada aturan khusus yang mengatur perindungan hukum terhadap korban rentenir. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai acuan.