Penerapan Asas Perundang-Undangan Yang Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Arie Tri Hartantyo (JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 2025)
Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan semua produk perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga didalamnya adalah Peraturan Daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam konsep negara hukum yang demokratis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut dilakukan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.