Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx - Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda (Case Law : Journal of Law, 2026)
Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.