KAJIAN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK - NIM. A1012211191, WARDA AZZAHRA (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dan mengungkapkan Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membuka akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat, untuk nitulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Hambatan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak disebabkan oleh berbagai faktor yang menciptakan rasa apatis. penyebab utama yang berkontribusi pada apatisme perempuan dalam politik, yaitu kondisi sosial dan budaya yang diskriminatif, tingginya biaya politik yang menjadi penghalang, serta kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diantaranya dengan melibatkan 30% perempuan dari kepengurusan partai politik, dengan memberikan sanksi tegas bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan, serta memberi sosialisasi kepada masyarakat terutama kaum wanita baik dalam bentuk pemberian seminar ataupun soialisasi langsung ke tengah masyarakat untuk menyiapkan kaum perempuan tersebut agar bisa duduk di parlemen. Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   ABSTRACT This study aims to analyze the obstacles to the suboptimal representation of women in the Pontianak City Regional People's Representative Council and reveal Efforts to Increase Women's Representation in the Pontianak City Regional People's Representative Council. Women's involvement in politics means opening access for women to participate in determining public policy. Because the problems faced by society so far are also women's problems. Conversely, women's problems are also community problems, for that reason women are obliged to determine attitudes in making these decisions and exercise control over the political decisions themselves. In this study, the author uses the Empirical method, a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or certain organizations that are studied from a complete perspective, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted. Based on the results of the study, it was found that the obstacles to the suboptimal representation of women in the Pontianak City Regional People's Representative Council were caused by various factors that created a sense of apathy. The main causes contributing to women's apathy in politics are discriminatory social and cultural conditions, the high cost of political barriers, and a lack of public support and awareness of the importance of women's representation. Efforts to increase women's representation in the Pontianak City Regional Representative Council (DPRD) include involving 30% of women in political party leadership, imposing strict sanctions on political parties participating in the election that do not meet the 30% quota for women's representation, and providing outreach to the community, especially women, through seminars and direct outreach to prepare these women for parliamentary positions. Keywords: Representation, Women, Regional People's Representative Council