Analisis Perencanaan, Penganggaran Dan Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Papua - Paskalis Howay; Septevanus Rantettoding; Martaphina Anggai; Hasmi; Novita Medyati; Sarce Makaba (Journal of Innovative and Creativity, 2026)
Pendahuluan: Percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua merupakan isu strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, implementasi kebijakan percepatan pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan, penganggaran, implementasi kebijakan, serta tantangan implementasi terhadap percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 84 responden yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan, dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square serta Rasio Prevalensi (RP). Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, tokoh adat, dan masyarakat, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil: Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa perencanaan (p=0,001; RP=9,947), penganggaran (p=0,000; RP=23,600), implementasi kebijakan (p=0,004; RP=24,231), dan tantangan implementasi kebijakan (p=0,000; RP=6,667) berpengaruh signifikan terhadap percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. Temuan kualitatif mengungkap bahwa perencanaan pembangunan kesehatan cenderung bersifat administratif dan kurang kontekstual, penganggaran menghadapi kendala tata kelola dan konsistensi regulasi, implementasi kebijakan terkendala kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya, serta minimnya pendekatan sosial budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa percepatan pembangunan kesehatan di Papua memerlukan perencanaan yang kontekstual, penganggaran yang akuntabel, implementasi kebijakan yang adaptif, serta pengelolaan tantangan secara terpadu dan partisipatif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Papua.