ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PDAM TIRTA SORUME KABUPATEN KOLAKA - Sarlina, Sarlina; Omsa, Sirajuddin; Afdaliah, Afdaliah (Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis, 2025)
This study aims to analyze the implementation of corporate governance (Good Corporate Governance/GCG) at PDAM Tirta Sorume, Kolaka Regency. The study focuses on two key aspects: compliance with Standard Operating Procedures (SOP) and the effectiveness of complaint handling mechanisms. This qualitative descriptive research employed interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results show that PDAM Tirta Sorume has implemented several SOPs effectively, particularly in customer service and complaint handling, but improvement is needed in occupational safety and human resource management procedures. The complaint handling mechanism is generally effective, although repetitive complaints remain. Overall, the implementation of corporate governance principles at PDAM Tirta Sorume demonstrates progress but requires strengthening in transparency, accountability, and responsibility to enhance service quality and public trust. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) pada PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan efektivitas mekanisme penanganan keluhan pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Sorume telah menerapkan beberapa SOP dengan baik, terutama dalam pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan, namun masih perlu perbaikan pada aspek keselamatan kerja dan pengelolaan sumber daya manusia. Mekanisme penanganan keluhan sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat keluhan berulang. Secara keseluruhan, implementasi prinsip GCG di PDAM Tirta Sorume menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.