Analisis Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mewujudkan Cita Hukum Pancasila - Saparudin, Imam; Pratiwi, Monica; Sengaji, Adhitya Miasa; Athallah P N R, M Ellif (Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2025)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan filosofis dan konstitusional MPR dalam mewujudkan cita hukum Pancasila. Metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sejajar dengan lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan utama membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara filosofis, MPR merepresentasikan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Melalui fungsi konstitusionalnya, MPR berperan menjaga cita hukum Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara.