Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Atas Gangguan Transaksi Digital - Wahyu Apria Ningrum; Ade Arif Firmansyah; Hamzah Hamzah; Sepriyadi Adnan; Sunaryo Sunaryo (Jurnal Hukum Malahayati, 2025)
Di Indonesia sistem transaksi digital dalam lingkup perbankan syariah sudah sejak lama berkembang. Namun di era transformasi, sektor perbankan termasuk perbankan syariah menghadapi tantangan besar terkait keamanan data, perlindungan identitas pribadi, dan risiko siber, yang berdampak pada kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan yang dilakukan menggunakan undang-undang dan konsep, serta menganalisis peraturan yang relevan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta kebijakan OJK dan Bank Indonesia. Implementasi kedaulatan digital dilakukan melalui penguatan layanan sistem elektronik, regulasi, dan pengelolaan data nasional, namun perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syaraiah digital masih bersifat umum dan belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus untuk melakukan peningkatan pengawasan, dan memperkuat kerja sama dengan OJK dalam melakukan pemantauan penegakan hukum terhadap segala aspek pelanggaran di ruang digital, serta membuat standar operasional yang transparan dan akuntabel agar selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Dengan keadaan tersebut, pemerintah baik OJK dan Bank Indonesia patut segera merumuskan regulasi perlindungan hukum perbankan syariah digital yang sesuai prinsip syariah dan menyediakan mekanisme pengaduan yang berbasis digital dan terintegrasi.