Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Desa Bongomeme - Lasena, Sastia Sindi; Sulila, Ismet; Tohopi, Rustam (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Desa Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan indikator teori implementasi kebijakan Jan Merse yang meliputi aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi antar pihak terkait. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya hewan ternak yang berkeliaran bebas di fasilitas umum, seperti jalan raya dan area pemukiman, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan lalu lintas, serta menurunkan tingkat kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, pemilik ternak, dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap peraturan dan kegiatan penertiban. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Desa Bongomeme belum berjalan secara optimal. Dari aspek informasi, kegiatan sosialisasi kebijakan telah dilakukan, namun penyampaiannya belum merata dan belum menjangkau seluruh pemilik ternak. Dari aspek isi kebijakan, ketentuan yang ada sudah jelas, tetapi pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut masih terbatas. Dukungan masyarakat juga masih rendah, dipengaruhi oleh kebiasaan beternak secara tradisional serta keterbatasan sarana dan prasarana pemeliharaan ternak. Sementara itu, pembagian potensi antarinstansi terkait telah dilaksanakan, namun koordinasi dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.