Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter (Perbandingan Indonesia VS Bosnia/ICTY) - Athallah, Alghifari Aqil; Padli, Rahmad; Ramadhani, Muhammad Imam; Dzakir, Muhammad; Ramadhan, Fitrah; Rahayuningsih, Uut (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penegakan hukum humaniter internasional merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan bagi korban konflik bersenjata serta mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme hukum yang independen, kredibel, dan berorientasi pada akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional di Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, dengan penekanan khusus pada peran tribunal internasional, terutama International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dalam konteks Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme peradilan internasional dapat berfungsi secara efektif dalam menindak pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Keberadaan ICTY tidak hanya berperan dalam mengadili pelaku kejahatan perang, tetapi juga mendorong reformasi hukum domestik dan penguatan akuntabilitas institusi nasional. Sebaliknya, Indonesia meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional, masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut di tingkat nasional. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti peristiwa di Timor Timur, yang cenderung diselesaikan melalui mekanisme nasional dengan keterbatasan independensi dan kuatnya pengaruh politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang kuat, seperti ICTY, memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum humaniter, sementara ketergantungan pada mekanisme nasional tanpa dukungan internasional berpotensi melemahkan akuntabilitas. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas peradilan nasional Indonesia serta peningkatan keterbukaan terhadap mekanisme internasional sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional.