Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan 10 provinsi di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam tahun 2020-2024 - Aspiah, Halimatul; Budimansyah, Budimansyah; Rahman, Taufiqur (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Hambatan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan kesenjangan pendapatan paling parah, adalah masalah struktural ketidaksetaraan pendapatan. Ketidaksetaraan akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata telah menjadi perhatian yang lebih besar selama dan setelah pandemi COVID-19. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhnya pertumbuhann ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pendidikan terhadap ketimpangann pendapatan di sepuluh provinsi di Indonesia yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan tertinggi di tahun 2024. Analisis regresi data panel adalah alat yang dipilih untuk studi kuantitatif ini. Dengan menggunakan strategi pengambilan sampel bertujuan, data sekunder diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model Efek Acak (REM) muncul sebagai pemenang dalam penelitian ini setelah melalui pengujian ketat oleh Chow dan Hausman. Berdasarkan data, kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan memengaruhi kesenjangan pendapatan, tetapi pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi dapat diabaikan. Kesenjangan pendapatan dipengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan oleh pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan secara keseluruhan. Faktor-faktor independen masih memiliki kapasitas terbatas untuk menjelaskan fluktuasi ketidaksetaraan pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Temuan ini menyoroti perlunya optimalisasi kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan, dari sudut pandang ekonomi Islam, untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif.