Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Driver Grab Di Rawamangun Dalam Perspektif Maqashid Syariah - Abdillah, Muhammad Hanif (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan ekonomi keluarga pengemudi Grab Car di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagai pisau analisis utama. Fokus sentral kajian ini adalah mengevaluasi dampak volatilitas pendapatan terhadap aspek perlindungan harta (Hifdz al-Mal). Sebagai kawasan strategis yang mempertemukan pusat transportasi massal dan zona pendidikan tinggi, Rawamangun menciptakan ekosistem dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat sekaligus tekanan operasional yang berat bagi para pekerja gig di tengah fluktuasi permintaan pasar. Penelitian kualitatif ini menerapkan pendekatan fenomenologi untuk menggali realitas subjektif dan pengalaman mendalam para pengemudi secara komprehensif. Populasi penelitian mencakup mitra pengemudi Grab Car yang beroperasi di titik-titik pangkalan Rawamangun, dengan pengambilan sampel sebanyak 10 informan melalui teknik purposive sampling agar data yang diperoleh lebih representatif. Instrumen penelitian melibatkan pedoman wawancara mendalam serta lembar observasi partisipatif untuk memvalidasi aktivitas ekonomi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketidakpastian pendapatan yang dipicu oleh mekanisme algoritma platform yang tidak menentu, ditambah beban biaya operasional dan perawatan kendaraan yang tinggi, menjadi penghambat utama stabilisasi ekonomi keluarga jangka panjang. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa para pengemudi sering kali terjebak dalam siklus pemenuhan kebutuhan daruriyyat (kebutuhan pokok) semata. Akibatnya, fungsi proteksi harta untuk cadangan masa depan, jaminan kesehatan, hingga investasi pendidikan bagi keturunan menjadi terabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi gig saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan dalam Maqashid Syariah. Oleh karena itu, diperlukan skema kebijakan yang lebih transparan dan berkeadilan untuk menjamin kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan bagi para mitra pengemudi.