ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 - Makmur, Ilyas; Usamah, Usamah; Hidayah, Rini (Neraca, 2025)
Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang sangat luas pada sektor perekonomian, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang, yang melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebagai langkah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 sesuai dengan ketentuan terkait realokasi anggaran, baik yang bersumber dari dana transfer maupun penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Batang sebelum terjadinya pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Batang apabila dilihat dari rasio rata-rata Kemandirian Keuangan sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Dilihat dari Rasio Fleksibilitas Keuangan saat pandemi justru mengalami peningkatan, dan pasca pandemi mengalami penurunan. Rasio Solvabilitas Operasional masa pandemi mengalami kenaikan, kemudian sesudah masa pandemi mengalami penurunan. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada masa sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi terus mengalami peningkatan. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang tidak bisa diperhitungkan, mengingat Pemerintah Kabupaten Batang tidak mempunyai utang jangka panjang dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Rasio Solvabilitas Layanan sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19 terus meningkat.   REFERENSI Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta. Demvi, V., dkk. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). Galuh, A.J. 2024. Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020. Holung, R., Lalenoh, Kawung, G., M. V, dan Steeva, T. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. Jurnal EMBA, 9, 869-877. (https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32595) KSAP (SAP2022) https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/ Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah & Rini Hidayah. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Muhammad Ichlasul Amal & Puji Wibowo (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2). Parsons, W. (2006). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. ACCOUNTABILITY, 6(1), 45-56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Rohana, Astra. (2021). Analisis Solvabilitas Layanan Dan Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Syafiie, I. K. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: ALFABETA.