PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DALAM PENERBITAN IZIN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN - Sukirman; Guntoro; Rohadin (Jurnal Investasi, 2022)
Implementasi kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang berperan strategis dalam pengendalian dampak transportasi adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Kuningan yang mengajukan izin Andalalin, dengan jumlah responden sebanyak 26 orang dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi literatur. Variabel implementasi kebijakan diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, sedangkan efektivitas kerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin dengan koefisien determinasi sebesar 70,73%. Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi.