Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi - Windu Adi Saputra; Siti Alfiyah (Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 2025)
Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan peran desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban; dan (2) mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan ADD untuk mendukung tercapainya good governance di Desa Gambiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah desa, seperti penyampaian data keuangan dan realisasi kegiatan melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media lainnya, guna memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pembangunan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai good governance di desa gambiran, kecamatan gambiran, kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Desa Gambiran telah berupaya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, baik pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa, tahap pelaksanaan yang mengikuti prosedur administratif, maupun tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Dari sisi transparansi, meskipun informasi penggunaan anggaran sebagian telah dipublikasikan melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah, tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini menyebabkan potensi kesenjangan informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.