Raden Batoro Katong dan Model Rekonsiliasi Hibrida dalam Merintis Kabupaten Ponorogo: Raden Batoro Katong and the Hybrid Reconciliation Model during the Establishment of Ponorogo Regency - Neng Eri Sofiana (Besari: Journal of Social and Cultural Studies, 2025)
Pendirian Kadipaten Ponorogo (1486 M) merupakan hasil resolusi konflik antara Raden Batoro Katong (Kesultanan Demak) dan Ki Ageng Kutu (Wengker) yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan perebutan hegemoni politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis model rekonsiliasi hibrida yang diterapkan Raden Batoro Katong untuk mencapai perdamaian dan persatuan pasca-konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan tahapan heuristik, historiografi kritis, dan interpretasi, yang membedah data menggunakan kerangka teori resolusi konflik modern. Kajian ini menyimpulkan bahwa model rekonsiliasi Batoro Katong meliputi dua jalur utama: strategi politik yang diwujudkan melalui negosiasi, penggunaan taktik kuat, dan pembentukan kabinet rekonsiliasi; serta strategi ideologis yang diimplementasikan melalui Islamisasi kultural yang damai. Upaya ini menjadi solusi untuk mengakhiri perang, sekaligus fondasi struktural dan kultural identitas kolektif masyarakat Ponorogo. The establishment of Ponorogo Regency (1486 AD) was the result of the conflict resolution between Raden Batoro Katong (Demak Sultanate) and Ki Ageng Kutu (Wengker) which was triggered by differences in beliefs and the struggle for political hegemony. This study aims to analyze the hybrid reconciliation model implemented by Raden Batoro Katong to achieve post-conflict peace and unity. The method used is historical research with heuristic stages, critical historiography, and interpretation, which dissects the data using the framework of modern conflict resolution theory. This study concludes that Batoro Katong's reconciliation model includes two main paths: a political strategy realized through negotiation, the use of strong tactics, and the formation of a reconciliation cabinet; and an ideological strategy implemented through peaceful cultural Islamization. This effort became a solution to end the war, as well as a structural and cultural foundation for the collective identity of the Ponorogo people.