Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) - Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna (PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN, 2017)
Free Trade Zone (FTZ) merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk peningkatan daya saing global terutama untuk menarik investasi di Batam. Meski demikian sebelum diterapkan sebagai FTZ, Batam telah mendapatkan berbagai regulasi dan kebijakan khusus yang berbeda dengan daerah lain sehingga dilihat dari perkembangan Batam sebenarnya menunjukkan bahwa sejak pembentukan Otorita Batam (OB) sebagai kawasan pembangunan, secara de facto praktik kawasan perdagangan bebas atau FTZ (free trade zone). Regulasi khusus yang diberikan kepada Batam mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi Batam dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Persoalan mulai muncul dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai memunculkan persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam termasuk kelambanan pemerintah dalam menyusun dan merevisi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) memperpanjang ketidakpastian hukum dan kelembagaan di Batam. Ketidakpastian hukum dan kelembagaan ini berdampak terhadap penurunan perekonomian dan investasi di Batam. Dengan menggunakan kajian literatur dan penelitian sebelumnya tentang bagaimana implementasi FTZ di negara lain, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam ditinjau dari pelaksana dan pelaku FTZ di Batam.  Dengan melakukan deep interview kepada institusi pelaksana FTZ, pelaku industri dan masyarakat terhadap kendala, permasalahan, dan solusi bagaimana perbaikan Free Trade Zone ke depan. Kajian terhadap implementasi FTZ di Batam, bisa digunakan sebagai role model untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia.