Zero Rice Policy: Studi Manajemen Keputusan Pada Komunitas Cirendeu Sejak 1918 - Clarissa Azalia Maharani; Nazwa Triwardani Agustin; Akrom Rabki Nursantoso; Raditya Farrel Putra Grandi; Tiara Badriah; Irdy Hijriyan (COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2026)
Kampung Cirendeu di Cimahi merupakan komunitas adat Sunda yang telah menerapkan Zero Rice Policy—kebijakan tidak mengonsumsi beras sejak 1918 sebagai strategi adaptif terhadap kondisi penjajahan dan kerentanan pangan. Kebijakan ini menggantikan beras dengan singkong (rasi) sebagai makanan pokok, dan telah bertahan lebih dari satu abad sebagai wujud ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang melahirkan Zero Rice Policy serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan kepemimpinan yang mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan anggota komunitas, serta analisis dokumen tradisi. Data dianalisis secara tematik mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zero Rice Policy lahir dari proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan musyawarah adat dan pertimbangan konteks sosio-ekologis. Keberlanjutan kebijakan ini didukung oleh nilai-nilai budaya (silih asah, silih asih, silih asuh), kepemimpinan adat yang partisipatif, serta struktur sosial yang menginternalisasi kebijakan sebagai identitas komunitas. Kebijakan ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan melalui diversifikasi berbasis sumber daya lokal.  Zero Rice Policy bukan sekadar keputusan pangan, melainkan sistem manajemen sosial berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa model pengambilan keputusan komunitas adat dapat menjadi alternatif dalam perancangan kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai lokal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi kearifan serupa ke dalam kerangka kebijakan pangan nasional yang lebih inklusif.