EVALUASI TINGKAT KEBERLANJUTAN USAHA PETERNAKAN KAMBING KACANG RAKYAT DI KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN - Naekgamaliel Sitorus; Fatati; Bagus Pramusintho (Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2025)
Usaha peternakan kambing kacang merupakan salah satu usaha yang berperan penting dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, namun keberlanjutan usahanya sering dihadapkan pada tantangan yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberlanjutan usaha peternakan kambing kacang rakyat di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Penelitian dilaksanakan di lima desa yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan populasi ternak tertinggi dan aktivitas peternakan yang masih aktif. Responden berjumlah 43 orang peternak yang ditentukan secara simple random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan pendekatan Rap-Kambing Kacang (Rap-Ka) yang dimodifikasi dari Rapfish, serta dilengkapi analisis Leverage untuk mengidentifikasi atribut paling sensitif terhadap perubahan indeks keberlanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha peternakan kambing kacang di Kecamatan Air Hitam memiliki nilai indeks keberlanjutan multidimensi sebesar 34,40, yang termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan pada semua dimensi. Dimensi dengan nilai terendah terdapat pada hukum dan kelembagaan (28,48). Atribut paling sensitif terhadap keberlanjutan antara lain pada dimensi ekonomi yaitu sumber pembiayaan (3,08), dimensi sosial budaya yaitu tingkat pendidikan peternak (2,53), dimensi teknologi–infrastruktur yaitu kondisi sarana jalan (2,61), dimensi ekologi yaitu ketersediaan hijauan pakan ternak (2,12), serta dimensi hukum dan kelembagaan yaitu kerjasama peternak dan pemerintah (4,02). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan usaha peternakan kambing kacang tergolong kurang berkelanjutan, dengan nilai indeks multidimensi sebesar 34,40 dan atribut yang paling sensitif dari semua dimensi terdapat pada dimensi hukum dan kelembagaan yaitu kerja sama peternak dan pemerintah (4,02).