Tinjuan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Murid Di Sekolah Yang Dilakukan Oleh Guru di Kota Pekalongan - Elvina Melinda; Dewinta Asokawati; Agan Sutanto (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 2026)
Perlindungan Anak telah di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua ataas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Kota Pekalongan banyak terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan berbagai macam latar belakang dan kejadian. Ada seorang anak yang di titipkan ke pamannya karena ibunya harus bekerja di luar negeri justru menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, terdapat oknum seorang guru di salah satu sekolah di kota pekalongan yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Permasalahan pertama dalam penelitian ini pertanggungjawaban pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan guru kepada murid di sekolah berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru kepada murid di Pengadilan Negeri Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur terkait permasalahn penelitian ini. Perlu ada evaluasi dan reformasi regulasi terkait perlindungan anak dan pengaturan lingkungan sekolah agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga etika dan batasan profesional di lingkungan Pendidikan.