Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan - Nurma Harana Mora Siregar; Syawaluddin Siregar; Indra Sakti; Iqbal Pinayungan Munthe; Nursania Dasopang (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 2026)
Kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktik sosial masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, terutama dalam bentuk nikah siri. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif maslahah mursalah sebagai dasar penetapan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kewajiban tersebut dapat dibenarkan karena membawa kemaslahatan yang nyata dan mencegah timbulnya kemudaratan. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga