OPTIMALISASI PROSES BISNIS PUBLIKASI DIGITAL BIDANG HUMAS DKPP JABAR MELALUI ANALISIS FMEA DAN PENDEKATAN BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT (BPI) - SRI KURNIASIH; amanda margaretha S; Muhtarudin MM; Tini Martini MM; Janadi Thamrin MM (Jurnal Teknologi Informasi, 2025)
Optimalisasi proses bisnis merupakan faktor kritis dalam mendukung kinerja organisasi pemerintah. Studi ini berfokus pada proses bisnis di Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat (DKPP Jabar), yang menghadapi kendala inkonsistensi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan publikasi digital. Permasalahan utama disebabkan oleh belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) tertulis, sehingga alur kerja mulai dari pengumpulan materi, verifikasi, hingga monitoring konten menjadi tidak terstandarisasi. Akibatnya, perencanaan konten tidak berjalan secara optimal, kualitas tampilan media menurun sehingga unggahan seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dalam proses bisnis yang ada dan merancang usulan perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pengelolaan informasi di Humas DKPP Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan memperkuat fungsi publikasi. Metode yang digunakan adalah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi kegagalan beserta risikonya secara sistematis. Selanjutnya, pendekatan Business Process Improvement (BPI) pada fase streamlining diterapkan dalam penyusunan rekomendasi perbaikan /merancang ulang proses bisnis yang lebih optimal. Hasil analisis dan pengujian menunjukan bahwa usulan proses bisnis mampu meningkatkan proses bisnis yang adadi tandai dengan berkurangknya waktu aktivitas tertentu dan tersedianya alur kerja (SOP) yang lebih terstruktur. Diharapkan implementasi usulan ini dapat menciptakan tata kelola informasi kehumasan yang lebih terintegrasi, terukur, dan mampu mendukung pencapaian tujuan publikasi di Humas DKPP Jawa Barat.