IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK: (Studi di Taman Samarendah Kota Samarinda) - Ningrum, Erna Yulia; Apriani, Fajar (GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 2026)
Menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 dan faktor penghambatnya merupakan tujuan penelitian ini. Taman Samarendah dipilih sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan sebagai salah satu taman kota yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, dengan luas lahan yang mencapai 2,5 hektar, dan terletak di tengah kota sehingga menjadi ruang publik yang dipergunakan oleh masyarakat luas, termasuk wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mempergunakan model implementasi kebijakan publik top-down dari Edward III sebagai sub fokus penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap Kepala Seksi Pembangunan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai key informan, kemudian Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan pengunjung Taman Samarendah Kota Samarinda sebagai informan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikombinasikan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR belum terlaksana dengan optimal, sebab dalam komunikasi masih ditemukan adanya transmisi yang terhambat, ketidakjelasan dan inkonsistensi informasi bagi para pelaksana, yang seharusnya terdapat koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini memperkuat temuan pada kondisi sumberdaya manusia yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan sikap yang mendukung kebijakan KTR. Padahal substansi kebijakan telah mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Meskipun demikian, terdapat isi kebijakan yang membutuhkan perbaikan terkait adanya ketentuan mengenai penyediaan tempat merokok khusus pada tempat umum dalam KTR. Ketentuan tersebut tidak sesuai untuk implementasi pada tempat umum yang berfungsi sebagai tempat wisata, rekreasi dan olahraga outdoor apabila hendak mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta melindungi kesehatan masyarakat dari rokok.