IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI - Any, Assoy; Arniwita, Arniwita; Suryani , Ade Irma (Jurnal Development, 2025)
Provinsi Jambi menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi faktor kunci keberhasilan e-government karena berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan, khususnya dalam proses perencanaan anggaran, dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang digunakan dalam penelitian. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi agar kinerja sistem semakin optimal. SIPD terbukti berkontribusi besar dalam pengelolaan aset daerah melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih akurat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya hambatan utama berupa keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penginputan data ke SIPD. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan peran SIPD, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pelatihan bagi aparatur daerah, penyempurnaan sistem aplikasi, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan proses perencanaan anggaran di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta tepat sasaran, meskipun perlu perbaikan dalam aspek ketepatan waktu.