Inovasi Pelayanan Publik melalui Integritas Layanan: Studi Kasus Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Indonesia - Nabila Azzahra; Nadia Ayu Lestari; Najmi Laila Safitri; Ridwan Ridwan (Journal Social Society, 2025)
Penelitian ini mengkaji inovasi dalam pelayanan publik melalui penggabungan layanan di Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) Jakarta sebagai langkah strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam layanan publik. Transformasi digital menjadi tuntutan mendesak untuk mengatasi masalah pelayanan tradisional, seperti birokrasi yang kompleks, kewenangan yang terpecah-pecah, serta akses masyarakat yang terbatas. MPP Digital muncul sebagai platform layanan yang terintegrasi, menyediakan akses bagi masyarakat ke berbagai jenis layanandari instansi pusat, daerah, BUMN, maupun sektor swastadalam satu sistem daring yang berfokus pada situs pelayanan.jakarta.go.id. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari jurnal akademik serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa MPP Digital secara mencolok memperbaiki mutu layanan publik melalui pengurangan prosedur, penggunaan teknologi informasi seperti sistem antrian elektronik, pemantauan secara real-time, dan layanan berbasis aplikasi. MPP juga menawarkan layanan inovatif seperti Antar Jemput Izin Berkendara (AJIB), yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan tanpa perlu datang secara langsung. Inovasi ini mencerminkan nilai-nilai E-Government dan New Public Management (NPM) yang menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, serta fokus pada hasil. Walaupun masih ada tantangan seperti integrasi data antar instansi dan perubahan budaya kerja di birokrasi, pelaksanaan MPP Digital mendorong kerjasama antar lembaga, meningkatkan daya saing wilayah, dan mempercepat reformasi birokrasi. Dengan menawarkan lebih dari 380 jenis layanan, MPP Digital bertransformasi menjadi contoh pelayanan publik yang mutakhir, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kejayaannya di Jakarta dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain di Indonesia untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berteknologi.