Kritik Terhadap Aspek Prosedural dan Keadilan Penerapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel - Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy (Jurnal Risalah Kenotariatan, 2025)
Isu yang diangkat adalah penalaran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap Para Terdakwa. Korban dalam perkara ini adalah seorang Asisten Rumah Tangga dan Pelakunya terdiri dari beberapa orang yaitu Majikan beserta Para Asisten Rumah Tangga yang lainnya. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II, padahal ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, salah satu dasarnya adalah pemberian restitusi oleh Para Terdakwa kepada Korban. Hasil anotasi menunjukkan bahwa Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.