Akibat Hukum Kebijakan Tashih al-Quran dan Relevansinya Terhadap Upaya Pengendalian Produk Teknologi “Mushaf al-Quran Digital” di Indonesia dan Malaysia. - Hikmawati, Risma; Setiawan, Agus (QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN, 2024)
Abstracts: The efforts to verify, standardize and regulate the distribution of the Koran in the digital era are important. The policy issued by the Malaysian State is "Malaysia Law Deed 326, Deed for Printing the Text of the Qur'an 1986", while the policy implemented in Indonesia is stated in "Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Publishing, Pentashihan, And the circulation of the Mushaf of the Qur'an." These two policies regulate the supervision, printing, publishing, translation and circulation of Al-Qur'an manuscripts. So that the Al-Quran circulating both in Malaysia and Indonesia must pass verification and standardization according to applicable regulations, in this case in Indonesia the person responsible for carrying out verification and standardization is Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and in Malaysia it is carried out by the Al-Qur'an Text Printing Control and Licensing Agency (LPPPQ) of the Al-Qur'an Publishing and Text Control Division (PQ) of the Malaysian Ministry of Home Affairs. This research seeks to analyze the legal impacts arising from policies governing the verification and standardization of the Al-Quran in Malaysia and Indonesia. The research method uses qualitative methods with a comparative approach and descriptive analysis. The research results show that there are differences in the legal consequences that arise between the two, which are due to differences in the types of sanctions stated in the two regulations. Where the law applied in Malaysia is in the form of criminal sanctions which give rise to legal consequences that are "nestapa".Keywords: The Consequence of Law and Tashih al-Quran Regulation Abstrak: Upaya verifikasi, standarisasi dan pengaturan penyebaran al-Quran di era digital merupakan hal penting. Kebijakan yang di keluarkan oleh Negara Malaysia adalah “Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986”, adapun kebijakan yang diterapkan di Indonesia tercantum dalam “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an”. Kedua kebijakan tersebut mengatur seputar  pengawasan, percetakan, penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an. Sehingga al-Quran yang beredar baik di Malaysia maupun di Indonesia, harus lolos verifikasi dan standarisasi sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini di Indonesia penangung jawab yang melaksanakan verifikasi dan standarisasi adalah Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, dan di Malaysia dilaksanakan oleh Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur’an (LPPPQ) Bahagian Kawalan Penerbitan Dan Teks Al-Qur’an (PQ) Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Penelitian ini berusaha menganalisis dampak hukum yang timbul dari kebijakan yang mengatur verifikasi dan standarisasi al-Quran di Negara Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul diantara keduanya, yang disebabkan perbedaan jenis sanksi yang tertera didalam kedua peraturan tersebut. Dimana hukum yang diterapkan di Malaysia adalah berupa sanksi pidana yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat “nestapa”, sedangkan akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.Kata kunci: Akibat Hukum, Regulasi Tashih al-Quran.