Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor - Ramdani, Fachri; Nawawi, Kholil; Mukri, Syarifah Gustiawati (QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN, 2025)
Abstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-normative approach and field studies. The results of the study indicate that the imposition of fines is carried out to provide a deterrent effect on students who delay payment, especially those who have financial capabilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice is still a matter of debate. Some scholars allow the imposition of fines in the context of ta'zir, while others reject it on the grounds that it is not in accordance with the principle of justice and has the potential to contain elements of usury. However, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the guardian, and the fine funds are used for social interests, not institutional profit.Keywords: Restorative Justice, Child Crime Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap siswa yang menunda pembayaran, khususnya yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks ta’zir, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan potensi mengandung unsur riba. Namun, praktik denda dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana denda digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan institusi.Kata kunci: Restoratif Justice,  Tindak Pidana Anak