Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan - Suherman; Tri Laksono Kurniawan; Syaifullah (Unizar Law Review, 2025)
Efisiensi pengelolaan anggrana negara berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran negara memilik peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.