Peran Strategis Pemerintah Kota Medan Dalam Penguatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 - Winda Kurnia Dewi; Febrianingsih Febrianingsih; Armilda Apta Anindya; Lutfi Ariyani; Danu Agung Wicaksono (Journal of Innovative and Creativity, 2025)
Penelitian ini mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal daerah pada konteks kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Medan berhasil meraih peringkat tertinggi nasional dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan nilai 88,591 dan predikat "Baik (A)" untuk kategori kota dengan kemampuan keuangan tinggi. PAD Kota Medan memberikan kontribusi sebesar 47,4% terhadap total pendapatan lokal yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang signifikan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar (79,2%), retribusi, keuntungan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan PAD, termasuk digitalisasi perpajakan melalui aplikasi SIMP4D, integrasi sistem pembayaran nontunai dengan QRIS, pemasangan tapping box untuk memantau transaksi real-time, dan implementasi sistem E-Parking yang berhasil meningkatkan pendapatan parkir hingga 150%. Meskipun menunjukkan kemajuan positif, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi retribusi daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum maksimal, dan fluktuasi pendapatan dari komponen lain-lain PAD yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan PAD bergantung pada kombinasi potensi ekonomi daerah, strategi kebijakan fiskal yang adaptif, tata kelola yang transparan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam merancang kebijakan keuangan yang kontekstual dan inovatif di era otonomi fiskal untuk mencapai kemandirian daerah yang berkelanjutan.