Analisis Pertanggungjawaban Pihak Terkait Atas Kasus Keracunan Program MBG Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak - Juwita Puspita Sari; Putri Nesya Azahra; Asmak Ul Hosnah (Journal of Innovative and Creativity, 2025)
Hak anak untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi seimbnag dan sehat merupakan hal yang krusial karena berdampak pada pertumbuhan kognitif, fisik, dan imunitas anak di masa pertumbuhannya. Penelitian ini menganalisis pihak-pihak terkait yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas anak yang mengalami keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini menggunkan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini Hasil Penelitian menunjukan bahwa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kasus keracunan anak akibat mengkonsumsi Program Makan Bergizi Gratis adalah pihak SPPG atau vendor yang telah melakukan kelalain (culpa) dalam mengendalikan program tersebut. Ditemukan adanya kelalaian operasional dalam rantai program Makan Bergizi Gratis, dimulai dari pemilihan bahan baku, kontrol proses produksi hingga penjaminan kemamanan distribusi sehingga pihak vendor atau SPPG dapat dimintakan pertangunggajawaban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.