Political Determinants of Bureaucratic Reform Performance in the Ministry of Defence: Human Resource Competence, Governance, and Contextual Reform Design - Harefa, Faonaso; Abdul Aziz, Yaya Mulyana; Fauzi, Teddy Hikmat (Jurnal Studi Ilmu Politik, 2026)
Latar Belakang: Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.  Namun demikian, capaian  Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Kementerian pertahanan  saat ini (2025)  belum  mencapai 100 persen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan capaian Indek reformasi Birokarasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pertahanan RI. Metode: Penelittian ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan analisis data menggunakan SEM PLS.4.  Hasil:  Hasil penelitian menujukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  kompotensi personel TNI  berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan  (T-statistics = 5886.822;  P-values = 0.000; dan F2 0,054). Grand Design reformasi Birokrasi berbasis kontektual berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap capaian  reformasi Birokrasi  di Kementerian Pertahanan yang optimal (T-statistics = 3.367;  P-values = 0.001, dan F2 = 0,010).  Reformasi Birokrasi Nasional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Grand Desain Reformasi Birokrasi  berbasis kontektual di kementerian  pertahanan karena sifatnya sebagai variabel mediasi  (T-statistics = 0.488;  P-values = 0.626; dan F2= 99.027,865). Kesimpulan: Pencapaian Reformasi Birokrasi,   (SPBE), dan   (SAKIP) di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber daya Manusia. Grand Design Reformasi Birokrasi berbasis kontekstual perlu disusun secara khusus di Kemhan, karena karakteristik pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan publik, namun   melalui  terciptanya  pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan kinerja reformasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan penyesuaian standar reformasi birokrasi yang tetap berpedoman pada kebijakan reformasi birokrasi nasional.