KONFLIK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BUTON - Jamiludin Jamiludin Jamiludin; La Bilu Bilu (Gema Pendidikan, 2013)
Pemilukada Kabupaten Buton periode 2011-2015 telah selesai namun ada sejumlah konflik politik yang perlu diketahui public selama proses itu berlangsung. Sentral daripada konflik tersebut adalah kurang profesionalnya KPUD dalam menjalankan fungsinya. Pihakpihak yang berkepentingan dengan Pemilukada banyak dirugikan terutama para competitor dalam bursa calon Bupati dan wakil bupati. Sehubungan dengan itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk konflik Pemilukada langsung di Kabupaten Buton. Kedalaman analisis ini tentu saja disertakan dengan fakta-fakta empirik perihal kekerasan politik dalam Pemilukada di Kabupaten Buton. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kekisruhan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Buton periode 2011-2016 karena tidak independennya KPUD dalam melakukan proses seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati Buton. KPU terbukti kurang selektif melakukan verifikasi faktual terhadap calon bupati dan wakil bupati sehingga calon yang memenuhi syarat menurut undang-undang sengaja tidak diloloskan. Key Words: Penyelesaian, Konflik, Kekerasan, Politik, Pemilukada, Kabupaten Buton