JEJAK REFORMASI PERTAHANAN-KEAMANAN: PEMISAHAN POLRI DAN PENGHAPUSAN DWI FUNGSI ABRI DALAM TRANSISI DEMOKRASI ERA GUS DUR - Afrizal Haris (JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2026)
Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai awal era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan keamanan Indonesia. Salah satu agenda utama reformasi adalah transformasi sektor pertahanan dan keamanan melalui pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta penghapusan konsep Dwi Fungsi ABRI yang telah mengakar selama puluhan tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses, kebijakan, tantangan, dan dampak reformasi sektor keamanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001). Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka berpadu analisis historis, penelitian ini menemukan bahwa reformasi Gus Dur didorong oleh komitmen terhadap supremasi sipil dan profesionalisme militer. Kebijakan pemisahan Polri dan TNI serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI menjadi langkah penting memperkuat kontrol sipil atas militer. Meskipun menghadapi hambatan struktural, resistensi internal, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, reformasi pada masa Gus Dur tetap menjadi fondasi utama bagi konsolidasi demokrasi dan profesionalisasi sektor pertahanan-keamanan Indonesia.