Dinamika Kemiskinan Di Provinsi Banten: Peran Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka Tahun 2019–2023 - Ferdinando MaikelendenWonatta; Cut Nurul Aidha; Bondan Wicaksono; Jauhary Arifin; Mayer Abadi Siregar; Matutino Kinarsih (Journal of Economics and Business UBS, 2026)
Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental dalam pembangunan ekonomi yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten. Tingginya tingkat kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Banten selama periode 2019–2023.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder runtun waktu (time series) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Pengangguran terbuka juga terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan, yang mencerminkan bahwa meningkatnya pengangguran berpotensi memperbesar jumlah penduduk miskin. Secara simultan, tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Temuan ini menegaskan peran strategis investasi pada sektor pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengurangan kemiskinan berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja.