DIGITALISASI SISTEM INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI - Yulianto, Winasis; Amelia, Dyah Silvana; Nurman, Muhammad (CERMIN: Jurnal Penelitian, 2025)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK dituntut untuk tidak hanya menegakkan konstitusi secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap transformasi digital dalam sistem peradilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan konstitusionalisme digital melalui penerapan peradilan berbasis teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kerangka e-court, i-judiciary, dan integrated judiciary. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh MK melalui pengembangan website resmi, sistem e-court, court recording system, e-perisalah, serta integrasi dengan sistem e-government telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap keadilan konstitusional. Namun demikian, penguatan integrated judiciary masih memerlukan penyelarasan antarlembaga negara, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi secara berkelanjutan.