INOVASI LAYANAN ELEKTRONIK MOBILE PEREKAMAN DAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PENDUDUK DESA (LEMPER PEDES) DI KECAMATAN BALONGBENDO, KABUPATEN SIDOARJO - Intan Putri Ramadhani; Eva Hany Fanida; Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda (Jurnal Media Akademik (JMA), 2026)
Pelayanan publik menjadi wujud tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa dan layanan. Namun, pada pelaksanaannya layanan publik masih mengalami banyak permasalahan, sehingga pelayanan publik yang efektif dan efisien masih belum dapat tercapai dan terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik sebagai bentuk dari reformasi birokrasi yang berfokus pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah yang aktif mengembangkan inovasi, melalui ajang lomba bernama Kisi (Kompetisi Inovasi Sidoarjo) dan Salah satu Kecamatan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah Kecamatan Balongbendo dengan menciptakan sebuah inovasi Patas (Pelayanan Kecamatan di Desa). Namun seiring berjalannya waktu dan adanya permasalahan terkait rendah jumlah aktivasi IKD di Kecamatan Balongbendo, maka Pemerintah Kecamatan Balongbendo mengembangkan inovasi yang awal Patas menjadi Inovasi Lemper Pedes. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Inovasi Lemper Pedes di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif yang pengumpulan datanya melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Studi ini dianalisis menggunakan indikator dari teori faktor pembentuk inovasi e-government menurut Malodia et al. (2021) yang mencakup citizen orientation, channel orintation, technology orientation, tangible outcomes, intangible outcomes dan modering factor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Lemper Pedes sudah berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa indikator yang belum maksimal karena masih menghadapi kendala terkait stabilitas jaringan internet, adanya kesenjangan kemampuan dan akses masyarakat dalam menggunakan smartphone, kurangnya sosialisasi untuk masyarakat, minimnya alokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan peralatan, belum terbentuknya sistem evaluasi yang sistematis dan terdokumentasi.