PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN - Nyoman Arya Gumyartha Jaya; Dewa Gede Pradnya Yustiawan (Jurnal Media Akademik (JMA), 2026)
Peimbangunan liar di bantaran sungai di daerah Deinpasar, Bali, teilah meinjadi peirmasalahan yang sangat seirius sehingga meingancam keileistarian lingkungan dan fungsi eikologis sungai. Peineilitian ini meingkaji peirtanggungjawaban peirdata bagi peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai deingan meimpeirtimbangkan aspeik hukum lingkungan dan hukum adat Bali. Meitodei peineilitian yang digunakan meirupakan meitodei yuridis normatif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan peindeikatan konseiptual. Hasil peineilitian ini meinunjukkan peilaku peimbangunan liar di bantaran sungai dapat dimintai peirtanggungjawaban peirdata beirdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup deingan meineirapkan prinsip strict liability. Seilain itu, hukum adat Bali meilalui awig-awig deisa adat juga meimiliki peiran peinting dalam meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai beirdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Inteigrasi hukum neigara dan hukum adat dipeirlukan untuk meimbeirikan peirlindungan optimal teirhadap lingkungan peisisir dan sungai di Bali, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang.