Strategi Sosialisasi Prosedur Gugatan Sederhana bagi Masyarakat - Vita, Bella; Ginting , Yuni Priskila (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2026)
Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat perkotaan mengenai litigasi perdata untuk sengketa bernilai rendah menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan prosedur gugatan sederhana guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya di wilayah perkotaan. Mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 beserta perubahannya merupakan inovasi dalam hukum acara perdata yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa bernilai rendah secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, menggabungkan analisis normatif terhadap PERMA dengan studi empiris terkait tingkat kesadaran masyarakat serta hambatan dalam pemanfaatan gugatan sederhana. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan, praktisi hukum, dan survei terhadap pengguna sasaran seperti pelaku UMKM dan konsumen perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur gugatan sederhana efisien dan mudah diakses, tingkat penggunaannya masih rendah akibat keterbatasan literasi hukum serta strategi sosialisasi yang belum efektif. Sosialisasi yang efektif seharusnya bersifat proaktif dan terdesentralisasi, dengan penekanan pada jangkauan digital (media sosial, webinar, dan panduan video), kemitraan komunitas (asosiasi UMKM, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerintah daerah), serta komunikasi yang disederhanakan (materi visual tanpa jargon). Kesimpulannya, peningkatan akses terhadap keadilan melalui prosedur gugatan sederhana memerlukan strategi sosialisasi yang inovatif, berorientasi pada pengguna, dan berbasis digital. Reformasi tersebut dapat mengarahkan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.