PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Gede Bhayu Dananjaya; Rinny Dewi Anggraeni (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2025)
Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.