Transformasional Leadership dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Decilia Yauwalata (Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Kecamatan Kebayoran Baru, sebagai unit pelayanan publik di wilayah Jakarta Selatan, menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan mutu pelayanan, komunikasi internal yang belum optimal, serta pemberdayaan pegawai yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kepemimpinan transformasional dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan transformasional dari Bass dan Avolio, yang terdiri atas empat dimensi utama: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan camat dan pegawai, serta dokumentasi kebijakan dan aktivitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah menerapkan keempat dimensi kepemimpinan transformasional secara nyata, yang berdampak pada peningkatan semangat kerja pegawai, kedisiplinan, inovasi pelayanan, dan profesionalisme dalam menghadapi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga telah menemukan sejumlah kendala, antara lain ialah koordinasi antarbagian yang masih lemah, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta akses pelatihan yang belum menjangkau seluruh pegawai secara merata. Untuk itu, disarankan agar instansi kecamatan memperkuat sinergi internal, mengembangkan budaya kerja kolaboratif dan adaptif, serta menyediakan forum inovasi yang mendorong partisipasi semua elemen organisasi. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam proses evaluasi pelayanan guna menciptakan akuntabilitas bersama. Pegawai juga diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas kerja, dan menjaga integritas sebagai bagian dari transformasi birokrasi pelayanan publik yang berkelanjutan.