PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENCIPTAAN KOREOGRAFI SENI TARI KREASI BARU DI LAMPUNG - Darul Kutni Al Murowi (RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda, 2025)
Secara yuridis undang-undang hak cipta menentukan bahwa suatu pemilik hak cipta mengenai ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, akan tetapi bagaimanakah jika suatu ekspresi budaya tersebut mengalami pembaharuan dan dikreasikan menjadi tarian baru yang masih bertemakan tradisional. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan apakah kendala dalam menentukan siapa pemegang sah hak cipta terhadap penciptaan koreografi seni tari kreasi baru di Lampung. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap HKI berdasarkan UUHC 2014 secara preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khusunya karya cipta seni tari kreasi baru, tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk melindungan karya cipta seni tari kreasi baru ialah dengan cara melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66-67 UUHC. Perlindungan hukum ini diberikan untuk mencari bentuk penyelesaian dalam membela hak pencipta. Kendalanya yang terjadi masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, prosedur dan proses pendaftaran yang masih dinilai rumit, dan biaya pendaftaran yang masih dinilai memberatkan para seniman