Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pelepasan Hewan Ternak Di Aceh Barat - Jasmiadi; Agustin Hanafi; Nahara Eriyanti (As-Siyadah, 2026)
Berdasrkan Pasal 8 point c Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak telah di atur larangan melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan. Qanun tersebut juga telah mengatur berbagai sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar Qanun tersebut.Namun dalam praktiknya sebagian pelaku hewan ternak ini masih melepas liarkan hewan ternaknya,Perbuatan pelepasan hewan ternak secara liar tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merusak perkebunan warga. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dengan teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pihak Satpol PP dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat. Hasil Penelitian menunjukkan, penegakan hukum di Aceh Barat yang dilaksanakan oleh Satpol PP baik preventif maupun represif untuk mengendalikan dan menertibkan keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas di wilayah permukiman maupun fasilitas umum, namun masih terkendala dengan fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan penertiban di lapangan, dan kondisi padat penduduk menjadi tantangan mereka dalam melakukan penangkapan hewan ternak liar.