Analisis pemberitaan kasus korupsi di Indonesia di Tempo.co tahun 2022-2024 - Kevin Albar Yudhistira; Nurul Dwi Saputri; Syifa Oktavia; Dwi Sari Ariyanti; Muhammad Isya Al Fitri; Balighah Faiqah Putri; Ratna Dewi (Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, 2026)
Penelitian ini menganalisis kasus korupsi di Indonesia tahun 2022-2024: analisis isi pada pemberitaan Tempo.co. Menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan 108 berita yang dipilih melalui teknik Census Sampling dari tahun 2022 sampai 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun banyaknya pemberitaan kasus korupsi adalah 2022 (42,6%), bulan banyaknya pemberitaan kasus korupsi adalah Agustus (10,2%), dominasi jenis kelamin pelaku adalah laki-laki (92,6%), jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan anggaran (52,8%), lembaga penegak hukum yang sering menangani adalah KPK (62%), pulau paling banyak terjadi kasus korupsi adalah Jawa (66,7%), dan provinsi paling banyak terjadi kasus korupsi adalah DKI Jakarta (48,1%). Penelitian ini menunjukkan bahwa topik korupsi masih merupakan isu serius dalam kehidupan bernegara di Indonesia. This study examines corruption cases in Indonesia from 2022 to 2024 by conducting a content analysis of Tempo.co news reports. The study employed a quantitative content analysis approach, examining 108 news reports selected through census sampling techniques from 2022 to 2024. The results show that the year with the highest number of corruption case news reports was 2022 (42.6%), the month with the most corruption case news coverage was August (10.2%), the dominant gender of perpetrators was male (92.6%), the most common type of corruption crime was budget misuse (52.8%), the law enforcement agency that most often handled the cases was the Corruption Eradication Commission (62%), the island with the most corruption cases was Java (66.7%), and the province with the highest number of corruption cases was DKI Jakarta (48.1%). The Study highlights that corruption is still a very serious issue in the government of Indonesia.