Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung - Liana, Veni; Novalita, Novalita; Khoirina, Siti (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung periode 2017–2023 yang diukur menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 hingga 2023. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi data laporan keuangan selama periode penelitian dijadikan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, kemampuan pertumbuhan pendapatan daerah, keserasian alokasi belanja operasional dan belanja modal, efisiensi penggunaan anggaran, serta efektivitas pencapaian target pendapatan asli daerah. Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dengan bantuan aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS) 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan, mengalokasikan belanja secara proporsional, serta mengelola anggaran secara efektif dan efisien, maka semakin meningkat pula kualitas kinerja keuangan daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.