DINAMIKA PERKAWINAN VIRTUAL DALAM DISKURSUS DAN HUKUM ADAT BALI - Librayanti, Ni Putu Ayu; Sudantra, I Ketut (Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan virtual dalam perspektif hukum adat Bali, khususnya terkait dengan keabsahannya serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional dan keberlanjutan budaya serta tradisi Bali. Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik perkawinan virtual telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sementara pengaturannya belum memperoleh kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan virtual dan implikasi hukumnya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. This article aims to examine the practice of virtual marriage from the perspective of Balinese customary law, particularly with regard to its legal validity as well as its legal implications for the national legal system and the sustainability of Balinese culture and traditions. This study is relevant considering that the practice of virtual marriage has occurred within Balinese customary communities, while its legal regulation has not yet achieved clear legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, to date, there is no explicit regulation governing virtual marriage, either within Balinese customary law or within the national legal system. This legal vacuum gives rise to legal uncertainty and generates polemics within society, especially concerning the validity of virtual marriage and its legal implications for the customary order, culture, and the prevailing legal system.