Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Penurunan Stunting - Nur Sukmawati; Laras Arnelia Pradina; Yunita Sari; Adittya Perdana; Rahmatul Sa'diah (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 2026)
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berimplikasi langsung pada pembangunan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya penurunan stunting di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan, kader posyandu, dan orang tua balita, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan telah diimplementasikan secara relatif efektif. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan kader posyandu, adanya dukungan pendanaan dari puskesmas dan pemerintah desa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan balita. Program ini juga berkontribusi pada perbaikan status gizi balita yang tercermin dari meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan variasi menu makanan tambahan, rendahnya pemahaman gizi sebagian orang tua, serta perbedaan kapasitas dan kompetensi kader posyandu. Secara keseluruhan, kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penurunan stunting, namun memerlukan penguatan edukasi gizi, peningkatan kualitas pelaksanaan program, dan koordinasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan.